📚 KAJIAN FIKIH
HUKUM BEKERJA DI KANTOR PAJAK MENURUT PERSPEKTIF ISLAM
1. Prinsip dasar: bekerja itu pada asalnya mubah
Islam tidak mengharamkan seseorang bekerja untuk memperoleh penghasilan. Allah berfirman:
وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا
“Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.”
QS. Al-Baqarah: 275
Dalam pekerjaan, yang diperhatikan adalah jenis pekerjaan dan aktivitas yang dilakukan.
Maka tidak tepat mengatakan:
“Bekerja di kantor pajak pasti haram.”
Hukum tersebut membutuhkan perincian.
2. Apa yang dimaksud dengan Maks (المَكْس)?
Ada hadis:
لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ صَاحِبُ مَكْسٍ
“Tidak masuk surga orang yang melakukan pungutan maks.”
HR. Abu Dawud
Hadis lain:
فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَقَدْ تَابَتْ تَوْبَةً لَوْ تَابَهَا صَاحِبُ مَكْسٍ لَغُفِرَ لَهُ
“Demi Zat yang jiwaku berada di tangan-Nya, sungguh perempuan itu telah bertaubat dengan suatu taubat yang apabila pemungut maks bertaubat seperti itu, niscaya dia akan diampuni.”
HR. Muslim no. 1695
Al-maks secara umum berkaitan dengan pungutan yang diambil secara zalim/tidak benar, terutama pungutan yang tidak mempunyai hak yang dibenarkan.
⚠️ Penting
Tidak boleh langsung membuat kesimpulan:
“Maks = semua pajak modern.”
Karena sistem perpajakan modern mempunyai bentuk, tujuan, aturan, dan mekanisme yang berbeda-beda. Penilaiannya harus dilakukan secara terperinci.
3. Larangan mengambil harta dengan cara batil
Allah berfirman:
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ
“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian saling memakan harta di antara kalian dengan jalan yang batil.”
QS. An-Nisa': 29
Maka apabila seorang petugas pajak:
meminta uang di luar ketentuan,
melakukan pungutan liar,
memeras masyarakat,
menerima suap,
memanipulasi kewajiban pajak,
maka perbuatannya haram, bukan semata-mata karena dia bekerja di bidang pajak, tetapi karena terdapat kezaliman dan mengambil harta dengan cara batil.
4. Hukum menerima suap
Rasulullah ﷺ bersabda:
لَعَنَ اللَّهُ الرَّاشِيَ وَالْمُرْتَشِيَ
“Allah melaknat orang yang memberi suap dan orang yang menerima suap.”
HR. Abu Dawud no. 3580 dan Tirmidzi no. 1337
Maka:
Gaji resmi ≠ suap.
Seorang pegawai memperoleh gaji karena pekerjaan yang dilakukannya.
Tetapi:
uang yang diterima karena suap = haram.
Contohnya:
“Kalau ingin pajaknya saya kecilkan, beri saya Rp10 juta.”
Ini jelas berbeda dengan gaji resmi.
5. Bagaimana dengan pegawai pajak yang hanya menjalankan tugas?
Misalnya pegawai bertugas:
✅ menginput data;
✅ memberikan pelayanan;
✅ melakukan pemeriksaan berdasarkan aturan;
✅ mengelola administrasi;
✅ bekerja di bidang IT;
✅ memberikan informasi perpajakan;
✅ melakukan penagihan sesuai prosedur resmi.
Tidak tepat menghukumi gaji resminya sebagai haram secara otomatis hanya karena pekerjaannya berkaitan dengan pajak.
Kaidahnya:
الأَصْلُ فِي الْمُعَامَلَاتِ الإِبَاحَةُ
“Hukum asal dalam muamalah adalah boleh.”
Selama tidak ada unsur haram tertentu, pekerjaan tersebut tetap berada pada hukum asalnya.
6. Bagaimana jika pegawai melakukan kezaliman?
Ini berbeda.
Jika seorang pegawai sengaja:
❌ memalsukan data;
❌ menggelembungkan kewajiban pajak;
❌ menerima uang agar pemeriksaan dihentikan;
❌ melakukan pungli;
❌ mengancam wajib pajak demi mendapatkan uang;
❌ membantu manipulasi pajak;
maka tindakan tersebut haram.
Allah berfirman:
وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ
“Janganlah kalian saling membantu dalam dosa dan permusuhan.”
QS. Al-Mā'idah: 2
7. Apakah pajak menggantikan zakat?
❌ Tidak.
Pajak dan zakat adalah dua perkara yang berbeda.
Zakat merupakan kewajiban syariat dengan ketentuan tertentu.
Pajak merupakan kewajiban dalam sistem kenegaraan.
Maka seseorang yang membayar pajak tidak otomatis gugur kewajiban zakatnya apabila dia telah memenuhi syarat wajib zakat.
8. Kesimpulan Madzhab Syafi'i
Tidak tepat membuat klaim:
❌ “Menurut Imam Syafi'i, semua pajak haram.”
Juga tidak tepat mengatakan:
❌ “Semua pajak pasti halal tanpa melihat cara pemungutannya.”
Yang lebih ilmiah adalah membedakan:
🟢 Pekerjaan yang halal
Pegawai menjalankan pekerjaan administratif dan pelayanan secara jujur serta sesuai ketentuan.
→ Pada dasarnya boleh.
🟡 Pajak sebagai kebijakan negara
Dibahas berdasarkan kemaslahatan, kebutuhan, keadilan, kemampuan masyarakat, dan bagaimana penerapannya.
→ Tidak bisa langsung disamakan dengan maks.
🔴 Perbuatan haram dalam perpajakan
Suap, pungli, pemalsuan, manipulasi, korupsi, dan kezaliman.
→ Haram.
🕌 KESIMPULAN KAJIAN
BEKERJA DI KANTOR PAJAK TIDAK OTOMATIS HARAM.
Yang menentukan hukum adalah aktivitas yang dilakukan oleh pegawai tersebut.
Jika ia bekerja secara profesional, amanah, jujur, dan tidak melakukan tindakan yang diharamkan, maka gaji resminya pada dasarnya boleh.
Namun apabila ia memperoleh harta melalui suap, pungli, korupsi, manipulasi, atau kezaliman, maka harta yang diperoleh melalui cara tersebut adalah haram.
Adapun hadis tentang صَاحِبُ مَكْسٍ (shāhib maks) tidak boleh digunakan secara serampangan untuk menyatakan bahwa seluruh pajak modern identik dengan maks.
Catatan ilmiah: Untuk materi kajian yang akan dipublikasikan, sebaiknya rujukan kitab klasik dicantumkan berdasarkan edisi kitab yang digunakan, karena pembahasan maks, pungutan negara, dan maslahah memiliki rincian yang cukup panjang dan tidak semuanya dapat diringkas menjadi satu hukum tunggal.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar